Dalam sejarah panjang peradaban manusia, selalu ada masa ketika kekuatan modal menentukan arah kehidupan banyak orang. Di era sekarang, hal itu semakin terasa. Pemilik modal baik dalam bentuk perusahaan besar, konglomerasi bisnis, maupun jaringan kapital global sedang berada pada masa kejayaannya. Mereka tidak hanya berkuasa atas sumber daya, tetapi juga atas pola pikir dan gaya hidup masyarakat.
Di setiap sudut kehidupan, pengaruh mereka terasa nyata. Dari kebutuhan pokok hingga hiburan, dari pendidikan hingga layanan kesehatan, semua berjalan dalam lingkaran yang dikuasai oleh segelintir orang dengan modal besar. Mereka seolah memegang kunci atas apa yang boleh diakses dan apa yang tidak, siapa yang bisa naik kelas dan siapa yang harus tetap di bawah.
Himpitan Ekonomi dan Ketergantungan pada Pemilik Modal
Sementara itu, rakyat kecil menghadapi kenyataan yang jauh berbeda. Himpitan ekonomi kian menyesakkan. Harga kebutuhan pokok terus naik, biaya pendidikan melambung, sementara penghasilan rata-rata masih stagnan. 19 juta lapangan pekerjaan seperti yang telah dijanjikan pun terasa hanya "omon-omon" belaka.
Dalam kondisi ini, orang-orang yang membutuhkan pekerjaan hampir selalu bergantung pada para pemilik modal. Para buruh, pegawai, dan pekerja lepas harus mengabdi di bawah sistem yang menguntungkan segelintir orang di puncak piramida ekonomi. Mereka memang mendapatkan gaji untuk bertahan hidup, tetapi nilai tambah terbesar selalu berakhir di tangan pemodal.
Ketergantungan ini menimbulkan dilema, rakyat membutuhkan pekerjaan dan pekerjaan itu hampir selalu berada di bawah kendali mereka yang sudah kaya. Maka, lingkaran ketidakadilan terus berputar, tanpa banyak ruang bagi rakyat kecil untuk keluar dari jeratnya.
Budaya Konsumtif di Tengah Kekurangan
Ironisnya, di tengah keterbatasan ekonomi, masyarakat justru terjerat budaya konsumtif yang semakin mengakar. Perkembangan teknologi, arus informasi digital, dan masifnya iklan menciptakan standar hidup baru yang sering kali tidak sejalan dengan realitas dompet masyarakat.
Media sosial memperparah keadaan. Orang seakan dipaksa untuk tampil seolah-olah “mapan.” Smartphone terbaru, pakaian bermerek, kosmetik mahal, hingga nongkrong di kafe kekinian menjadi kebutuhan yang sulit dihindari. Bahkan ketika penghasilan pas-pasan, banyak yang rela berutang demi mempertahankan citra diri.
Fenomena ini melahirkan paradoks seakan orang bekerja mati-matian, tetapi penghasilannya cepat habis hanya untuk memenuhi standar konsumtif yang dipopulerkan oleh industri dan didorong oleh media sosial. Alih-alih menabung atau membangun kemandirian ekonomi, banyak orang terjebak pada siklus membeli, menghabiskan, lalu kembali bekerja keras tanpa henti.
Para Tokoh Publik dan Budaya Pamer
Di atas semua itu, hadir pula peran orang-orang berpengaruh dengan jutaan pengikut. Artis, konten kreator, bahkan pejabat publik sering kali menonjolkan kemapanan hidup. Rumah mewah, mobil baru, liburan ke luar negeri, atau pesta megah dipamerkan tanpa henti di layar kaca maupun media sosial. Sesekali mereka menerima endorsan produk tertentu dan ada juga yang sampai ikut berjualan.
Konten semacam itu memang menghibur, tetapi di baliknya ada tekanan psikologis bagi rakyat kecil yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan. Mereka yang setiap hari bergelut dengan kebutuhan pokok akan merasa tertinggal, bahkan gagal, hanya karena tidak mampu mengikuti standar hidup semacam itu. Alih-alih memberi inspirasi, budaya pamer justru memperlebar jurang sosial antara mereka yang berkelebihan dan mereka yang berjuang bertahan.
Padahal, publik figur memiliki peran besar dalam membentuk pola pikir masyarakat. Jika mereka lebih banyak menampilkan kesederhanaan dan nilai hidup yang realistis, tentu dampaknya bisa lebih menenangkan. Namun, karena sistem sosial lebih menghargai kemewahan daripada kebijaksanaan, budaya pamer akhirnya lebih dominan.
Pemerintah dan Tanggung Jawab Kebijakan
Di tengah keadaan ini, pemerintah tidak bisa hanya menjadi penonton. Negara harus hadir melalui kebijakan yang benar-benar pro rakyat. Kenaikan harga kebutuhan pokok, lapangan kerja yang sempit, dan budaya konsumtif masyarakat bukan sekadar masalah individu, tetapi masalah struktural yang harus dijawab dengan kebijakan tepat.
Kebijakan ekonomi yang berpihak pada pengusaha besar tanpa melindungi pekerja hanya akan memperlebar jurang kesenjangan. Pemerintah harus menciptakan regulasi yang adil, membuka ruang usaha bagi rakyat kecil, serta melindungi pekerja dari eksploitasi. Selain itu, literasi keuangan dan edukasi tentang gaya hidup sederhana juga perlu menjadi bagian dari kebijakan publik.
Negara tidak bisa membiarkan rakyat terus-menerus menjadi korban dari sistem ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir orang. Kehadiran pemerintah harus nyata, bukan sekadar jargon politik yang berakhir "omon-omon".
Butuh Sosok yang Menebarkan Kesederhanaan
Kebijakan saja tidak cukup dalam kondisi yang semakin timpang ini, jelas dibutuhkan sosok-sosok yang berani melawan arus. Mereka yang dengan konsisten mengajarkan kesederhanaan, bukan sebagai keterpaksaan, tetapi sebagai pilihan hidup yang bijaksana.
Kesederhanaan bukan berarti menolak kemajuan. Sebaliknya, ia menjadi cara untuk menempatkan kemajuan pada porsinya. Orang bisa menikmati teknologi, pendidikan, dan hiburan tanpa harus kehilangan akal sehat atau terjebak dalam kompetisi pamer. Kesederhanaan mengajarkan bahwa bahagia tidak selalu datang dari kepemilikan barang-barang mewah, tetapi dari ketenangan hati, relasi yang tulus, dan kehidupan yang seimbang.
Sosok-sosok sederhana ini bisa lahir dari berbagai lapisan, mulai dari tokoh agama, pendidik, aktivis, bahkan masyarakat biasa yang memilih hidup dengan nilai seperlunya. Mereka menjadi penyeimbang di tengah gemerlap palsu yang ditawarkan kapitalisme modern.
Menyulam Kembali Nilai Hidup
Kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa pemilik modal akan terus berjaya dalam sistem ekonomi saat ini. Namun yang bisa dilakukan masyarakat adalah menyulam kembali nilai hidup, agar tidak larut sepenuhnya dalam permainan yang menekan. Kesadaran kolektif untuk menanamkan kesederhanaan bisa menjadi benteng dari budaya pamer dan konsumtif.
Pada akhirnya, ukuran kemajuan sebuah bangsa tidak semata ditentukan oleh seberapa tinggi gedung-gedung pencakar langit berdiri atau seberapa banyak mobil mewah melintas di jalanan. Kemajuan sejati terletak pada keadilan sosial, kesejahteraan yang merata, serta kemampuan masyarakatnya untuk hidup dengan bijaksana tanpa harus terbebani oleh standar hidup semu.
Maka, di tengah derasnya arus kapitalisme, kita perlu bertanya: apakah kita akan terus jadi penonton dalam pesta para pemilik modal? Atau kita berani membangun kehidupan yang lebih sederhana, lebih manusiawi, dan lebih adil bagi semua?
_20250324_011237_0000.png)
0 Komentar